KEMISKINAN DAN KITA

“Kemiskinan dan Kita”

Oleh : Askolani (Kabid Kebudayaan Kab.Mandahiling Natal)

Dalam politik ada hal-hal yang disenyapkan. Kemiskinan dan ketidakadilan misalnya. Seolah-olah kita membatasinya pada angka persentase tok, seolah-olah hal yang abstrak, bukan konkrit. Misalnya, ada 90 KK keluarga miskin di kampung saya, lalu mereka menerima Raskin dari tahun ke tahun, atau menerima subsidi tertentu menjelang Pemilu, lalu selesai. Puluhan tahun begitu. Cara kita memandang kemiskinan tak ubahnya cara pandang kita terhadap pengemis: tampak tak berdaya, lalu kasih uang receh. Ruhnya kemiskinannya tidak disentuh.



Setiap tahun kita mengglentorkan dana desa, membangun berkilometer jalan rabat beton jalan lingkungan, membangun MCK, membuat kue bagi ibu-ibu PKK, dst. Bahkan ketika kita membangun jalan sentra produksi, yang menikmati juga yang punya tanah produksi. Apa orang miskin punya tanah? Tidak. Mereka hanya buruh tani yang kebetulan memiliki alat produksi seperti cangkul, dll. Lalu, mana yang mengubah kemiskinan? Nyaris tidak ada. Karena Dana Desa tidak dikelola untuk membuka ruang mengubah nasib bagi penduduk miskin.

Sidang-sidang parlemen, mana politik anggaran yang sungguh-sungguh membuka ruang bagi perubahan nasib orang miskin? Kita berbicara asumsi ekonomi makro dan laju inflasi tapi bukan dalam bingkai yang bisa mengubah kemiskinan. Kita berkilah bahwa itu hasil Musrembang Desa. Tapi siapa yang memastikan bahwa dalam Musrembang itu orang-orang miskin diminta suaranya? Karena suara dalam rapat-rapat desa juga didominasi kelas menengah. Orang miskin tidak terlatih berbicara program dan proyeksi.

Kemiskinan jauh lebih luas dari makna “ketidakberpunyaan secara layak” sebagaimana indikator kita terhadap kriteria keluarga miskin. Kemiskinan juga soal struktur sosial yang tidak direkonstruksi. Orang miskin tak bisa masuk institusi pendidikan bermutu, tak punya sarana peningkatan kapabilitas personal, tak punya akses ke gedung-gedung besar yang mewajibkan pakai sepatu kenes, tak punya ruang untuk berbicara di televisi dan koran, dst. Karena ruang-ruang itu hanya diisi tokoh-tokoh publik dari kelas menengah. Kemiskinan adalah soal orang-orang yang ditendang dari peradaban sesamanya karena negara absen di dalamnya.

Orang miskin menjadi kandidat caleg, mana bisa? Karena coblosan bukan soal memilah orang  baik dengan tidak baik, jujur dengan tidak jujur. Tapi siapa memberi berapa. Kekuasan juga trah yang diwariskan. Dan tidak ada yang lebih sulit di Indonesia selain lompat kelas sosial dan trah. Hanya satu dua yang berhasil dalam sekian ribu orang. Misalnya bekas tukang cuci piring di rumah makan lalu menjadi ketua DPRD. Karena kita tidak punya ruang seperti itu. Karena kita negara demokratis yang suara didominasi kelas menengah. 100 KK orang miskin di kampung saya belum tentu akan memilih kandidat dari sesamanya, karena suara mereka dibeli kandidat yang bukan dari kelas mereka.

Para intelektual tahu tentang itu. Tapi mereka diam. Tragisnya lagi, para intelektual itu tetap maju ke depan khalayak untuk memgajak memihak mereka yang tidak respek dengan realitas kemiskinan itu. Mereka mengabaikan hal-hal yang disenyapkan dari pandangan bersama.

Kata orang bijak, para intelektual seharusnya hadir dalam konstalasi politik kita seperti hadirnya para tetangga ketika terjadi kebakaran sebuah rumah. Ia bukan sekedar menghindari terbakarnya rumah sekampung, atau rumahnya sendiri, tapi karena tidak ingin ada yang menderita karena kehilangan rumah. Orang-orang itu hadir karena respek dengan ketiadaan, bukan karena ingin menjadi pahlawan, apalagi menjadi pihak yang menang. (Askolani)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KEMISKINAN DAN KITA"

Posting Komentar